MEMILIH CALON ANGGOTA DPRD YANG CERMAT ( CERDAS DAN BERMANFAAT)
KOPI - Sejak era reformasi hingga sekarang,
Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah klasik, misalnya
penegakan hukum, pemberantasan korupsi, masalah desentralisasi dan
otonomi daerah, serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Reformasi
yang dilancarkan di Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan peralihan
kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke reformasi yang
dilanjutkan dengan pemilihan umum tahun 1999, merupakan langkah awal
untuk menemukan sosok kepemimpinan nasional dan sumberdaya aparatur yang
sesuai dengan keinginan hati masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan. Namun, pada saat ini rakyat harus
banyak-banyak menelan kekecewaan, dikarenakan petinggi Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), pemimpin yang pada mulanya benar-benar mereka harapkan
dapat mendengar dan mewujudkan aspirasi mereka, pada kenyataannya kini
malah banyak yang membelot, bukan menjadi wakil rakyat sebagaimana
mestinya, akan tetapi sekarang telah beralih jabatan menjadi tuan bagi
rakyatnya sendiri.
Pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara
langsung oleh rakyat maupun pemilihan kepala negara dan dewan perwakilan
rakyat pusat secara langsung pula oleh rakyat, mengisyaratkan bahwa
untuk mendapatkan sosok pribadi pemimpin yang ideal atau sesuai dengan
kebutuhan, maka sistem dan tatacara serta kriteria pencalonan harus
mengarah kepada terpilihnya seorang atau sekelompok orang yang
betul-betul berkwalitas. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung
menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dalam negara demokrasi
berada ditangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih langsung. Oleh
karena itu, pemahaman tentang pemimpin yang ideal haruslah diselaraskan
dengan kebutuhan bangsa saat ini, bukan berdasarkan sikap subyektifitas
pribadi, suka atau tidak suka, satu golongan atau tidak satu golongan.
Kepemimpinan yang visioner, kuat dan transformatif, bagaimanapun akan
mendorong masyarakat dan segenap elemen bangsa untuk semakin merasakan
atau memilki tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa.
Berikut merupakan 12 kriteria calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) yang diharapkan mampu menjadi sosok yang
ideal bagi rakyat dan negara, diantarnya:
1. Berprinsip dan Berkomitmen
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak dari dahulu hingga saat
ini dan masa yang akan datang, yang selalu menjadi kunci penting adalah
sejauh mana prinsip dan komitmen para pemimpin ini mengkristal dan
menjadi kepribadian, khususnya bagi para anggota DPR dan bagi segenap
aparatur negara pada umumnya, bukan hanya segelintir para elit saja. Hal
ini penting adanya, karena penyebab terjadinya perubahan dan kemajuan
dalam pembangunan adalah berdasarkan prinsip dan komitmen para
pemimpinnya. Konsistensi diri dan kreasi intelektual dalam implementasi
regulasi dan kebijakan untuk menangani problem dalam pengelolaan negara
menjadi faktor penentu keberhasilan yang diharapkan oleh segenap lapisan
masyarakat.
2. Memiliki Kredibilitas dan Kapabilitas sebagai Seorang Pemimpin
Seorang anggota dewan haruslah orang yang kredibel (memiliki moral
sebagai seorang pemimpin) dan kapabel (memiliki kemampuan untuk
memimpin). Beberapa hal yang harus dimiliki seorang anggota dewan adalah
kreatifitas, sensitifitas, visi, dan kesabaran. Pemimpin yang baik
adalah pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin pada generasi
berikutnya, bukan pengikut. Karena situasi yang dihadapi berikutnya
belum tentu sama dengan situasi saat ini. Seorang pemimpin yang kredibel
dan kapabel juga tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, ia
harus berfikir jangka panjang, memikirkan bagaimana kondisi rakyat untuk
5-10 tahun mendatang.
3. Jujur dan Amanah
Pemimpin haruslah seorang yang jujur dan dapat dipercaya, serta mampu
mengkomunikasikan visinya. Artinya, ia harus mampu menstransformasikan
visinya kepada rakyat, nilai-nilai yang dianutnya serta integritas dan
kepercayaannya.
4. Bertanggung jawab
Seorang anggota dewan harus berupaya optimal sebatas kemampuannya,
namun jika dia belum bisa mewujudkan harapan rakyatnya untuk kepentingan
bangsa dan negara apalagi jika ia berbuat kesalahan atau terindikasi
menyimpang, maka aparat bersangkutan harus legowo untuk meletakkan
jabatannya, bukan justru mempertahankan posisinya dengan segala macam
dalih.
5. Bijaksana dan Adil
Banyak pemimpin besar yang akhirnya jatuh karena tidak bijak
menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang besar cenderung sewenang-wenang
dan korup. Inilah awal keruntuhan dari kepemimpinan. Seorang pemimpin
harus dapat menegakkan hukum demi keadilan, memberantas korupsi dan
segala bentuk penyimpangan, serta membuat kebijakan dan regulasi yang
peka dan memihak kepada seluruh elemen masyarakat, demi terwujudnya
kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya setiap manusia apapun
jabatannya dihadapan hukum adalah sama, maka pelanggaran hukum harus
benar-benar mendapatkan perhatian yang serius, tidak peduli apapun
bentuk pelanggarannya dan siapa pelakunya.
6. Profesional
Riak dan pro-kontra dukungan dalam keseharian pelaksanaan
pemerintahan sudah barang tentu biasa terjadi dalam kehidupan bernegara
yang pluralis. Oleh karena itu, tarik menarik kepentingan dalam hal ini
hendaknya murni didasari kepentingan yang lebih luas untuk rakyat, dan
bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok partai tertentu saja.
7. Cerdas dan Berwawasan Luas
Sebagai seorang calon anggota dewan yang nantinya akan mengurusi
hajat hidup dan kepentingan rakyat banyak, sudah menjadi prioritas utama
jika anggota dewan itu haruslah seorang yang cerdas dan berwawasan luas
agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan rakyat. Kecerdasan tidak
hanya sebatas kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga menyangkut
kecerdasan spiritual dan emosional. Kecerdasan seorang calon anggota
dewan ini dapat diseleksi melalui kombinasi antara kefiguran,
keprofesionalan, kompetensi serta background pendidikan dan pengalaman.
Selain itu, wawasan yang luas mengenai IPTEK juga sangat dibutuhkan bagi
seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini
yang semakin kompleks.
8. Tegas
Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita melihat perkembangan
kondisi bangsa akhir-akhir ini, di mana sejumlah persoalan besar masih
belum dapat diselesaikan secara tuntas, tepat, dan sesuai dengan
ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Saat ini
perilaku para politisi yang kadang terlalu hiruk pikuk ketika membahas
suatu kasus yang hasilnya tidak jelas. Banyak kasus yang masih menjadi
pekerjaan berat pemerintah, dan jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang
tegas, akan sangat sulit mengharapkan kasus-kasus itu bisa diselesaikan.
Masyarakat saat ini sudah bosan dengan sosok pemimpin yang ragu-ragu.
9. Mau Terjun Langsung
Anggota dewan memang harus terjun langsung kepada orang yang
diwakilkannya, dalam hal ini rakyat. Anggota dewan harus mendengar
langsung aspirasi mereka, bukan hanya dilakukan saat kampanye. Karena,
kerja sesungguhnya adalah saat terpilih menjadi anggota dewan, bukan
janji-janji saat mereka mencalonkan diri.
10. Ikhlas
Pemimpin yang ikhlas akan dekat di hati rakyatnya, karena hakikatnya
memimpin adalah pelayanan, pengabdian, dan dedikasi diri kepada orang
lain. Oleh Karena itu, seorang anggota dewan harus memilki sikap ikhlas
dan siap dengan hujatan. Rakyat tidak sama pikirannya, jadi pemimpin
harus siap dengan kondisi terburuk seperti itu. Hujatan, isu politik dan
lain sebagainya itu merupakan konsekuensi jadi pemimpin dan hal yang
biasa di jajaran parlemen, sikap dan tekad untuk pengabdian lah yang
harus lebih diutamakan.
11. Bersikap Realistis, Bukan Materialistis
Anggota dewan yang baik harus mampu bersikap realistis dalam
menyikapi keadaan bangsa saat ini sehingga bisa menentukan pilihan
terbaik, serta mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Selain itu, seorang
pemimpin juga harus mampu menentukan skala prioritas dalam menjalankan
tugasnya, karena tidak semua keinginan dapat dilaksanakan. Segala
keinginan, hendaknya lebih mengutamakan hak rakyat dari pada kepentingan
diri sendiri. karena kepentingan yang muluk-muluk dan bersifat
subyektif akan mengarah pada sifat materialistis.
12. Menjunjung Tinggi Budaya Malu
Seorang pemimpin haruslah seorang yang beriman, dan salah satu ciri
iman yaitu terpupuknya rasa malu dalam dirinya sendiri. Budaya Korupsi
yang merajalela saat ini, telah mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah. Budaya-budaya inilah yang akan mematikan prestasi
dan kurang memupuk jiwa kreatifitas. Oleh karena itu, saat ini
masyarakat perlu ikut dan turut serta berperan aktif untuk mencegah
praktek-praktek korupsi, salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam
menegakkan budaya malu. Malu dalam artian malu terhadap diri sendiri,
orang lain atau masyarakat, dan utamanya kepada Tuhan Yang Maha
Mengetahui jika kita ingin berbuat hal-hal yang berbau korupsi.
Biodata Penulis
Nama : Imroatul Hasanah
TTL : Lampung, 19 januari 1992
Universitas : Brawijaya
Alamat Univ. : Malang
Alamat Domisili : Jl. Bunga Kumis Kucing No.32, Malang
Email :
Ie.iemHanah@gmail.com
No. HP : 085669800551
FB : Hasanah Trydes