MEMILIH CALON ANGGOTA DPRD YANG CERMAT ( CERDAS DAN BERMANFAAT)
KOPI - Sejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah klasik, misalnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, masalah desentralisasi dan otonomi daerah, serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Reformasi yang dilancarkan di Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan peralihan kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke reformasi yang dilanjutkan dengan pemilihan umum tahun 1999, merupakan langkah awal untuk menemukan sosok kepemimpinan nasional dan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan keinginan hati masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Namun, pada saat ini rakyat harus banyak-banyak menelan kekecewaan, dikarenakan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemimpin yang pada mulanya benar-benar mereka harapkan dapat mendengar dan mewujudkan aspirasi mereka, pada kenyataannya kini malah banyak yang membelot, bukan menjadi wakil rakyat sebagaimana mestinya, akan tetapi sekarang telah beralih jabatan menjadi tuan bagi rakyatnya sendiri.
Pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan kepala negara dan dewan perwakilan rakyat pusat secara langsung pula oleh rakyat, mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan sosok pribadi pemimpin yang ideal atau sesuai dengan kebutuhan, maka sistem dan tatacara serta kriteria pencalonan harus mengarah kepada terpilihnya seorang atau sekelompok orang yang betul-betul berkwalitas. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dalam negara demokrasi berada ditangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih langsung. Oleh karena itu, pemahaman tentang pemimpin yang ideal haruslah diselaraskan dengan kebutuhan bangsa saat ini, bukan berdasarkan sikap subyektifitas pribadi, suka atau tidak suka, satu golongan atau tidak satu golongan. Kepemimpinan yang visioner, kuat dan transformatif, bagaimanapun akan mendorong masyarakat dan segenap elemen bangsa untuk semakin merasakan atau memilki tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa.
Berikut merupakan 12 kriteria calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diharapkan mampu menjadi sosok yang ideal bagi rakyat dan negara, diantarnya:
1. Berprinsip dan Berkomitmen
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak dari dahulu hingga saat ini dan masa yang akan datang, yang selalu menjadi kunci penting adalah sejauh mana prinsip dan komitmen para pemimpin ini mengkristal dan menjadi kepribadian, khususnya bagi para anggota DPR dan bagi segenap aparatur negara pada umumnya, bukan hanya segelintir para elit saja. Hal ini penting adanya, karena penyebab terjadinya perubahan dan kemajuan dalam pembangunan adalah berdasarkan prinsip dan komitmen para pemimpinnya. Konsistensi diri dan kreasi intelektual dalam implementasi regulasi dan kebijakan untuk menangani problem dalam pengelolaan negara menjadi faktor penentu keberhasilan yang diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat.
2. Memiliki Kredibilitas dan Kapabilitas sebagai Seorang Pemimpin
Seorang anggota dewan haruslah orang yang kredibel (memiliki moral sebagai seorang pemimpin) dan kapabel (memiliki kemampuan untuk memimpin). Beberapa hal yang harus dimiliki seorang anggota dewan adalah kreatifitas, sensitifitas, visi, dan kesabaran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin pada generasi berikutnya, bukan pengikut. Karena situasi yang dihadapi berikutnya belum tentu sama dengan situasi saat ini. Seorang pemimpin yang kredibel dan kapabel juga tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, ia harus berfikir jangka panjang, memikirkan bagaimana kondisi rakyat untuk 5-10 tahun mendatang.
3. Jujur dan Amanah
Pemimpin haruslah seorang yang jujur dan dapat dipercaya, serta mampu mengkomunikasikan visinya. Artinya, ia harus mampu menstransformasikan visinya kepada rakyat, nilai-nilai yang dianutnya serta integritas dan kepercayaannya.
4. Bertanggung jawab
Seorang anggota dewan harus berupaya optimal sebatas kemampuannya, namun jika dia belum bisa mewujudkan harapan rakyatnya untuk kepentingan bangsa dan negara apalagi jika ia berbuat kesalahan atau terindikasi menyimpang, maka aparat bersangkutan harus legowo untuk meletakkan jabatannya, bukan justru mempertahankan posisinya dengan segala macam dalih.
5. Bijaksana dan Adil
Banyak pemimpin besar yang akhirnya jatuh karena tidak bijak menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang besar cenderung sewenang-wenang dan korup. Inilah awal keruntuhan dari kepemimpinan. Seorang pemimpin harus dapat menegakkan hukum demi keadilan, memberantas korupsi dan segala bentuk penyimpangan, serta membuat kebijakan dan regulasi yang peka dan memihak kepada seluruh elemen masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya setiap manusia apapun jabatannya dihadapan hukum adalah sama, maka pelanggaran hukum harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius, tidak peduli apapun bentuk pelanggarannya dan siapa pelakunya.
6. Profesional
Riak dan pro-kontra dukungan dalam keseharian pelaksanaan pemerintahan sudah barang tentu biasa terjadi dalam kehidupan bernegara yang pluralis. Oleh karena itu, tarik menarik kepentingan dalam hal ini hendaknya murni didasari kepentingan yang lebih luas untuk rakyat, dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok partai tertentu saja.
7. Cerdas dan Berwawasan Luas
Sebagai seorang calon anggota dewan yang nantinya akan mengurusi hajat hidup dan kepentingan rakyat banyak, sudah menjadi prioritas utama jika anggota dewan itu haruslah seorang yang cerdas dan berwawasan luas agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan rakyat. Kecerdasan tidak hanya sebatas kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga menyangkut kecerdasan spiritual dan emosional. Kecerdasan seorang calon anggota dewan ini dapat diseleksi melalui kombinasi antara kefiguran, keprofesionalan, kompetensi serta background pendidikan dan pengalaman. Selain itu, wawasan yang luas mengenai IPTEK juga sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini yang semakin kompleks.
8. Tegas
Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita melihat perkembangan kondisi bangsa akhir-akhir ini, di mana sejumlah persoalan besar masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Saat ini perilaku para politisi yang kadang terlalu hiruk pikuk ketika membahas suatu kasus yang hasilnya tidak jelas. Banyak kasus yang masih menjadi pekerjaan berat pemerintah, dan jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang tegas, akan sangat sulit mengharapkan kasus-kasus itu bisa diselesaikan. Masyarakat saat ini sudah bosan dengan sosok pemimpin yang ragu-ragu.
9. Mau Terjun Langsung
Anggota dewan memang harus terjun langsung kepada orang yang diwakilkannya, dalam hal ini rakyat. Anggota dewan harus mendengar langsung aspirasi mereka, bukan hanya dilakukan saat kampanye. Karena, kerja sesungguhnya adalah saat terpilih menjadi anggota dewan, bukan janji-janji saat mereka mencalonkan diri.
10. Ikhlas
Pemimpin yang ikhlas akan dekat di hati rakyatnya, karena hakikatnya memimpin adalah pelayanan, pengabdian, dan dedikasi diri kepada orang lain. Oleh Karena itu, seorang anggota dewan harus memilki sikap ikhlas dan siap dengan hujatan. Rakyat tidak sama pikirannya, jadi pemimpin harus siap dengan kondisi terburuk seperti itu. Hujatan, isu politik dan lain sebagainya itu merupakan konsekuensi jadi pemimpin dan hal yang biasa di jajaran parlemen, sikap dan tekad untuk pengabdian lah yang harus lebih diutamakan.
11. Bersikap Realistis, Bukan Materialistis
Anggota dewan yang baik harus mampu bersikap realistis dalam menyikapi keadaan bangsa saat ini sehingga bisa menentukan pilihan terbaik, serta mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu menentukan skala prioritas dalam menjalankan tugasnya, karena tidak semua keinginan dapat dilaksanakan. Segala keinginan, hendaknya lebih mengutamakan hak rakyat dari pada kepentingan diri sendiri. karena kepentingan yang muluk-muluk dan bersifat subyektif akan mengarah pada sifat materialistis.
12. Menjunjung Tinggi Budaya Malu
Seorang pemimpin haruslah seorang yang beriman, dan salah satu ciri iman yaitu terpupuknya rasa malu dalam dirinya sendiri. Budaya Korupsi yang merajalela saat ini, telah mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Budaya-budaya inilah yang akan mematikan prestasi dan kurang memupuk jiwa kreatifitas. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu ikut dan turut serta berperan aktif untuk mencegah praktek-praktek korupsi, salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam menegakkan budaya malu. Malu dalam artian malu terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat, dan utamanya kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui jika kita ingin berbuat hal-hal yang berbau korupsi.
Biodata Penulis
Nama : Imroatul Hasanah
TTL : Lampung, 19 januari 1992
Universitas : Brawijaya
Alamat Univ. : Malang
Alamat Domisili : Jl. Bunga Kumis Kucing No.32, Malang
Email : Ie.iemHanah@gmail.com
No. HP : 085669800551
FB : Hasanah Trydes
KOPI - Sejak era reformasi hingga sekarang, Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah klasik, misalnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, masalah desentralisasi dan otonomi daerah, serta masih banyak lagi permasalahan lainnya. Reformasi yang dilancarkan di Indonesia tahun 1998 yang ditandai dengan peralihan kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke reformasi yang dilanjutkan dengan pemilihan umum tahun 1999, merupakan langkah awal untuk menemukan sosok kepemimpinan nasional dan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan keinginan hati masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Namun, pada saat ini rakyat harus banyak-banyak menelan kekecewaan, dikarenakan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemimpin yang pada mulanya benar-benar mereka harapkan dapat mendengar dan mewujudkan aspirasi mereka, pada kenyataannya kini malah banyak yang membelot, bukan menjadi wakil rakyat sebagaimana mestinya, akan tetapi sekarang telah beralih jabatan menjadi tuan bagi rakyatnya sendiri.
Pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan kepala negara dan dewan perwakilan rakyat pusat secara langsung pula oleh rakyat, mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan sosok pribadi pemimpin yang ideal atau sesuai dengan kebutuhan, maka sistem dan tatacara serta kriteria pencalonan harus mengarah kepada terpilihnya seorang atau sekelompok orang yang betul-betul berkwalitas. Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dalam negara demokrasi berada ditangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih langsung. Oleh karena itu, pemahaman tentang pemimpin yang ideal haruslah diselaraskan dengan kebutuhan bangsa saat ini, bukan berdasarkan sikap subyektifitas pribadi, suka atau tidak suka, satu golongan atau tidak satu golongan. Kepemimpinan yang visioner, kuat dan transformatif, bagaimanapun akan mendorong masyarakat dan segenap elemen bangsa untuk semakin merasakan atau memilki tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa.
Berikut merupakan 12 kriteria calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diharapkan mampu menjadi sosok yang ideal bagi rakyat dan negara, diantarnya:
1. Berprinsip dan Berkomitmen
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak dari dahulu hingga saat ini dan masa yang akan datang, yang selalu menjadi kunci penting adalah sejauh mana prinsip dan komitmen para pemimpin ini mengkristal dan menjadi kepribadian, khususnya bagi para anggota DPR dan bagi segenap aparatur negara pada umumnya, bukan hanya segelintir para elit saja. Hal ini penting adanya, karena penyebab terjadinya perubahan dan kemajuan dalam pembangunan adalah berdasarkan prinsip dan komitmen para pemimpinnya. Konsistensi diri dan kreasi intelektual dalam implementasi regulasi dan kebijakan untuk menangani problem dalam pengelolaan negara menjadi faktor penentu keberhasilan yang diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat.
2. Memiliki Kredibilitas dan Kapabilitas sebagai Seorang Pemimpin
Seorang anggota dewan haruslah orang yang kredibel (memiliki moral sebagai seorang pemimpin) dan kapabel (memiliki kemampuan untuk memimpin). Beberapa hal yang harus dimiliki seorang anggota dewan adalah kreatifitas, sensitifitas, visi, dan kesabaran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan pemimpin pada generasi berikutnya, bukan pengikut. Karena situasi yang dihadapi berikutnya belum tentu sama dengan situasi saat ini. Seorang pemimpin yang kredibel dan kapabel juga tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, ia harus berfikir jangka panjang, memikirkan bagaimana kondisi rakyat untuk 5-10 tahun mendatang.
3. Jujur dan Amanah
Pemimpin haruslah seorang yang jujur dan dapat dipercaya, serta mampu mengkomunikasikan visinya. Artinya, ia harus mampu menstransformasikan visinya kepada rakyat, nilai-nilai yang dianutnya serta integritas dan kepercayaannya.
4. Bertanggung jawab
Seorang anggota dewan harus berupaya optimal sebatas kemampuannya, namun jika dia belum bisa mewujudkan harapan rakyatnya untuk kepentingan bangsa dan negara apalagi jika ia berbuat kesalahan atau terindikasi menyimpang, maka aparat bersangkutan harus legowo untuk meletakkan jabatannya, bukan justru mempertahankan posisinya dengan segala macam dalih.
5. Bijaksana dan Adil
Banyak pemimpin besar yang akhirnya jatuh karena tidak bijak menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang besar cenderung sewenang-wenang dan korup. Inilah awal keruntuhan dari kepemimpinan. Seorang pemimpin harus dapat menegakkan hukum demi keadilan, memberantas korupsi dan segala bentuk penyimpangan, serta membuat kebijakan dan regulasi yang peka dan memihak kepada seluruh elemen masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya setiap manusia apapun jabatannya dihadapan hukum adalah sama, maka pelanggaran hukum harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius, tidak peduli apapun bentuk pelanggarannya dan siapa pelakunya.
6. Profesional
Riak dan pro-kontra dukungan dalam keseharian pelaksanaan pemerintahan sudah barang tentu biasa terjadi dalam kehidupan bernegara yang pluralis. Oleh karena itu, tarik menarik kepentingan dalam hal ini hendaknya murni didasari kepentingan yang lebih luas untuk rakyat, dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok partai tertentu saja.
7. Cerdas dan Berwawasan Luas
Sebagai seorang calon anggota dewan yang nantinya akan mengurusi hajat hidup dan kepentingan rakyat banyak, sudah menjadi prioritas utama jika anggota dewan itu haruslah seorang yang cerdas dan berwawasan luas agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan rakyat. Kecerdasan tidak hanya sebatas kecerdasan intelektual saja, akan tetapi juga menyangkut kecerdasan spiritual dan emosional. Kecerdasan seorang calon anggota dewan ini dapat diseleksi melalui kombinasi antara kefiguran, keprofesionalan, kompetensi serta background pendidikan dan pengalaman. Selain itu, wawasan yang luas mengenai IPTEK juga sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini yang semakin kompleks.
8. Tegas
Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita melihat perkembangan kondisi bangsa akhir-akhir ini, di mana sejumlah persoalan besar masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Saat ini perilaku para politisi yang kadang terlalu hiruk pikuk ketika membahas suatu kasus yang hasilnya tidak jelas. Banyak kasus yang masih menjadi pekerjaan berat pemerintah, dan jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang tegas, akan sangat sulit mengharapkan kasus-kasus itu bisa diselesaikan. Masyarakat saat ini sudah bosan dengan sosok pemimpin yang ragu-ragu.
9. Mau Terjun Langsung
Anggota dewan memang harus terjun langsung kepada orang yang diwakilkannya, dalam hal ini rakyat. Anggota dewan harus mendengar langsung aspirasi mereka, bukan hanya dilakukan saat kampanye. Karena, kerja sesungguhnya adalah saat terpilih menjadi anggota dewan, bukan janji-janji saat mereka mencalonkan diri.
10. Ikhlas
Pemimpin yang ikhlas akan dekat di hati rakyatnya, karena hakikatnya memimpin adalah pelayanan, pengabdian, dan dedikasi diri kepada orang lain. Oleh Karena itu, seorang anggota dewan harus memilki sikap ikhlas dan siap dengan hujatan. Rakyat tidak sama pikirannya, jadi pemimpin harus siap dengan kondisi terburuk seperti itu. Hujatan, isu politik dan lain sebagainya itu merupakan konsekuensi jadi pemimpin dan hal yang biasa di jajaran parlemen, sikap dan tekad untuk pengabdian lah yang harus lebih diutamakan.
11. Bersikap Realistis, Bukan Materialistis
Anggota dewan yang baik harus mampu bersikap realistis dalam menyikapi keadaan bangsa saat ini sehingga bisa menentukan pilihan terbaik, serta mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu menentukan skala prioritas dalam menjalankan tugasnya, karena tidak semua keinginan dapat dilaksanakan. Segala keinginan, hendaknya lebih mengutamakan hak rakyat dari pada kepentingan diri sendiri. karena kepentingan yang muluk-muluk dan bersifat subyektif akan mengarah pada sifat materialistis.
12. Menjunjung Tinggi Budaya Malu
Seorang pemimpin haruslah seorang yang beriman, dan salah satu ciri iman yaitu terpupuknya rasa malu dalam dirinya sendiri. Budaya Korupsi yang merajalela saat ini, telah mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Budaya-budaya inilah yang akan mematikan prestasi dan kurang memupuk jiwa kreatifitas. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu ikut dan turut serta berperan aktif untuk mencegah praktek-praktek korupsi, salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam menegakkan budaya malu. Malu dalam artian malu terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat, dan utamanya kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui jika kita ingin berbuat hal-hal yang berbau korupsi.
Biodata Penulis
Nama : Imroatul Hasanah
TTL : Lampung, 19 januari 1992
Universitas : Brawijaya
Alamat Univ. : Malang
Alamat Domisili : Jl. Bunga Kumis Kucing No.32, Malang
Email : Ie.iemHanah@gmail.com
No. HP : 085669800551
FB : Hasanah Trydes
Tidak ada komentar:
Posting Komentar