DPRD DAN 12 KRITERIA PROFESIONAL
KOPI - DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat sering kali mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Pandangan masyarakat ini memacu pada pola kinerja DPR dalam dinamika politik yang sedang berlangsung di negara ini. Isu-isu terhadap kinerjanya yang semakin berkaitan dengan kinerja invidualis seorang DPR dalam menangani problema rakyat. Berbagai anggapan yang lahir seperti, peran DPR di negara ini hanya sebagai “stempel” saja, tidak menunjang tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yang profesional. Bahkan ada juga yang mengatakan DPR masih bergantung “nafas” kepada rakyat-rakyatnya yang seharusnya mendapat perhatian lebih dan bijak.
Dalam buku “DPR Bukan Taman Kanak-Kanak” yang ditulis oleh Sidarto Danusobroto yang merupakan salah seorang Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan, peningkatan kinerja DPR melalui kritikan-kritikan yang disampaikan kepada DPR, dalam batas-batas tertentu dapat dipahami, sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap wakil-wakilnya di parlemen. Dalam buku ini juga menjelaskan adapun kinerja DPR yang pada periode tahun 1999 – 2004 , dalam mendorong reformasi kehidupan nasional menuju berlangsungnya demokratisi ke arah penegakan prinsip-prinsip “good governance” dengan menghadirkan serangkaian melalui perundang-undangan yang dihasilkan. Hasil-hasil yang telah dicapai antaranya yaitu :
1. Perkembangan Demokrasi
2. Pemberdayaan Otonomi Daerah – desentralisasi
3. Awal menguatnya peran sipil
4. Awal menguatnya peran penegakan hukum
5. Awal menguatnya pemahaman/perlindungan HAM.
Dengan sedemikian rupa tentang hasil yang dicapai dalam suatu kinerja DPR, tentu saja harapan rakyat yang berkembang pesat menginginkan kualitas dan tanggung jawab para wakil-wakil mereka untuk menegakkan tugas secara konsisten dan nyata. Saat ini banyak sekali wajah para DPR yang hanya duduk berdiam diri dalam sebuah gedung parlemen megah itu, dan ada pula yang asyik menonton video porno seperti yang ramai diberitakan melalui media massa dan elektronik beberapa waktu lalu. Ada salah seorang anggota DPR dari partai PKS yang sedang melaksankan sidang paripurna, sedang asyik menonton video porno di tengah-tengah rapat yang sedang membahas tentang gedung baru di DPR, Jumat 4 April 2011. Satu contoh yang sangat tidak pantas untuk seorang wakil rakyat yang seharusnya menunjukkan kepeduliannya terhadap sebuah permasalahan negara. Berangkat dari persoalan ini, maka tentu harapan dan keinginan rakyat terhadap wakil-wakilnya sebagaimana harus memberikan contoh yang baik dan bijaksana. DPR juga sangat terkenal dengan berbagai macam argumentasi yaitu kurang peka terhadap aspirasi rakyat serta tidak mampu memperjuangkan nasib rakyat yang terkena dampak negatif oleh lajunya pembangunan. DPR sebagai lembaga perwakilan juga dicap sebagai keterlambatannya dalam melaksankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Jadi dapat dipahami jika dikemudian hari muncul berbagai kritikan dan ancaman publik oleh rakyat tentang kinerja DPR. Dengan demikian, DPR sebagai lembaga perwakilan di negara ini membutuhkan beberapa kriteria penting, agar dapat memenuhi konsikuensi kerja yang baik, ideal, dan optimal.
Dari 12 kriteria yang akan saya paparkan disini tentu harus ada dalam diri seorang calon DPR, agar kedepannya tertatalah tugas seorang DPR yang bijaksana terhadap bangsa yang tercinta ini.
1. Sikap kritis. Seorang DPR akan menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut masa depan negara dan rakyatnya agar tercipta negara yang bermartabat. Tentu bijak dalam mengambil seribu langkah agar persoalan, entah itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan atau juga mengatasi kegiatan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang membuat Indonesia terpuruk dan tidak terulang lagi di kemudian hari.
2. Adil. Saat ini masih sulit melihat para anggota DPR dengan seribu keadilan yang pernah dicanangkan saat sedang berkampanye. Mereka dengan arif membuat janji-janji palsu bahwa keadilan akan segera diterapkan. Ternyata keadilan itu dirampas oleh mereka sendiri. Rakyat yang seharusnya menikmati buah keadilan itu harus tunduk dan mengerti tanpa omong kosong dan tindakan.
3. Tampil secara elegan dan berkualitas. Dalam konteks ini perlu adanya upaya peningkatan kualitas DPR yang tidak “asal bunyi” (asbun). Kualitas perlu ditingkatkan lagi secara mutlak dan ideal tentunya. Banyak publik yang mengehendaki kinerja DPR secara profesional dan mengerti seluk beluk permasalahan yang ditanganinya.
4. Memiliki karakter yang kuat. DPR banyak mendapatkan sorotan publik yang tentu saja mampu merespon tuntutan dan kritik dari publik yang begitu gencar dan keras. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa banyak anggota DPR yang strees hingga berujung pada kematian. Oleh sebab itu, pada saat ini, apabila karakter seorang anggota DPR tidak benar-benar kuat, maka ia akan mengalami “split personality”, bahkan mengalami penyakit kejiwaan berupa paranoid, karena beratnya tekanan dan serangan publik.
5. Memiliki karakter yang idealisme. Idealisme sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang DPR. DPR tentu tidak ingin kehilangan karakter dan tidak punya pegangan yang jelas dan mulia dalam menjalankan tugas-tugasnya.
6. Mencerminkan aspirasi konsitituen. Pola dan komunikasi politik anggota DPR harus betul-betul terjaga dan berkualitas. Jangan sampai, anggota DPR memperlakukan konstituen “habis manis sepah dibuang”.
7. Mampu bekerja keras dan profesional. Sebagai lemaga perwakilan, DPR wajib menunjang aspirasi rakyatnya dengan usaha dan kerja keras yang tulus dan ikhlas, tidak berpangku tangan dan berdiam diri. Kinerjanya juga harus profesional, sebab DPR dalam prosesnya akan mengalami berbagai kendala dan mampu mengaksentuasi pokok-pokok pikirannya dalam sebuah persoalan. Tentu dapat menyelesaikan secara baik.
8. On the right track alias “berada di jalur yang benar”. DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus mampu mendorong kebersamaan seluruh komponen reformasi dan demokrasi di tanah air untuk saling bekerjasama. Di dalam demokrasi tentu adanya persaingan atau kompetisi politik, tetapi hendaknya persaingan itu terkelola dengan baik secara sehat dan dewasa, menciptakan kebersamaan sekaligus menjalin pertemanan yang sejati serta memiliki komitmen untuk memanjukan masyarakat, bangsa dan negara.
9. Disiplin. Tingkat kedisiplinan dan kesadaran anggota DPR untuk menghadiri sidang yang merupakan kewajiban. Banyak anggota DPR yang sering mangkir dari sidang-sidang DPR telah sangat mempengaruhi citra DPR. Butuh kedispilinan yang tinggi, sebab tugas DPR adalah menunjang aspirasi rakyat bukan duduk santai dan lalai.
10. Perwakilan rakyat bukan perwakilan pribadi. anggota DPR harus jelas merupakan “perwakilan” rakyat, artinya pihak yang bertanggung jawab mewakili rakyatnya dalam kepentingan daerah dan nasional. Dengan konsep, DPR jelas harus menomorsatukan aspirasi dan kepentingan rakyat, menomorduakan kepentingan partai, apalagi pribadinya.
11. Transparansi (keterbukaan). Keterbukaan DPR dalam menjalankan tugas adalah harapan setiap rakyat. DPR yang merakyat dan mendengar keluh kesah rakyatnya akan semakin dihargai di mata rakyat. Tidak terjadi suap-menyuap, dalam hal ini butuh kejujuran yang optimal.
12. Kepatuhan pada hukum dan ketertiban. Masyarakat yang beradap tidak saja ditentukan oleh tingkat kemakmuran ekonomi yang dimiliknya tetapi juga bagaimana tingkah laku, sikap dan perilaku para anggota masyarakatnya dapat mematuhi berbagai ketentuan hukum dan ketertiban.
Demikianlah beberapa kriteria calon DPR masa depan, dengan harapan dapat diterapkan dan dicanangkan dalam pemilihan wakil rakyat di tahun 2014.
Biodata Penulis
Nama : Try Nabilla Buseri
TTL : Ambon, 12 Maret 1993
Universitas : STIKOM PGRI Banyuwangi, Jawa Timur
Alamat universitas : Jl. Jendral A. Yani 82 B. Tlp. (0333) 7700669 – Banyuwangi
Alamat Rumah : Jl. Borobudur 106 D Banyuwangi
No. Ponsel : 085746808189, 081934710374
Website : www.cewekjilbab.wordpress.com
E-mail : ielha_awin@yahoo.com, mut_krupuk@gmail.com
Facebook : Ielha Louph Awhien
Twitter : ielha_awin
KOPI - DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat sering kali mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Pandangan masyarakat ini memacu pada pola kinerja DPR dalam dinamika politik yang sedang berlangsung di negara ini. Isu-isu terhadap kinerjanya yang semakin berkaitan dengan kinerja invidualis seorang DPR dalam menangani problema rakyat. Berbagai anggapan yang lahir seperti, peran DPR di negara ini hanya sebagai “stempel” saja, tidak menunjang tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yang profesional. Bahkan ada juga yang mengatakan DPR masih bergantung “nafas” kepada rakyat-rakyatnya yang seharusnya mendapat perhatian lebih dan bijak.
Dalam buku “DPR Bukan Taman Kanak-Kanak” yang ditulis oleh Sidarto Danusobroto yang merupakan salah seorang Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan, peningkatan kinerja DPR melalui kritikan-kritikan yang disampaikan kepada DPR, dalam batas-batas tertentu dapat dipahami, sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap wakil-wakilnya di parlemen. Dalam buku ini juga menjelaskan adapun kinerja DPR yang pada periode tahun 1999 – 2004 , dalam mendorong reformasi kehidupan nasional menuju berlangsungnya demokratisi ke arah penegakan prinsip-prinsip “good governance” dengan menghadirkan serangkaian melalui perundang-undangan yang dihasilkan. Hasil-hasil yang telah dicapai antaranya yaitu :
1. Perkembangan Demokrasi
2. Pemberdayaan Otonomi Daerah – desentralisasi
3. Awal menguatnya peran sipil
4. Awal menguatnya peran penegakan hukum
5. Awal menguatnya pemahaman/perlindungan HAM.
Dengan sedemikian rupa tentang hasil yang dicapai dalam suatu kinerja DPR, tentu saja harapan rakyat yang berkembang pesat menginginkan kualitas dan tanggung jawab para wakil-wakil mereka untuk menegakkan tugas secara konsisten dan nyata. Saat ini banyak sekali wajah para DPR yang hanya duduk berdiam diri dalam sebuah gedung parlemen megah itu, dan ada pula yang asyik menonton video porno seperti yang ramai diberitakan melalui media massa dan elektronik beberapa waktu lalu. Ada salah seorang anggota DPR dari partai PKS yang sedang melaksankan sidang paripurna, sedang asyik menonton video porno di tengah-tengah rapat yang sedang membahas tentang gedung baru di DPR, Jumat 4 April 2011. Satu contoh yang sangat tidak pantas untuk seorang wakil rakyat yang seharusnya menunjukkan kepeduliannya terhadap sebuah permasalahan negara. Berangkat dari persoalan ini, maka tentu harapan dan keinginan rakyat terhadap wakil-wakilnya sebagaimana harus memberikan contoh yang baik dan bijaksana. DPR juga sangat terkenal dengan berbagai macam argumentasi yaitu kurang peka terhadap aspirasi rakyat serta tidak mampu memperjuangkan nasib rakyat yang terkena dampak negatif oleh lajunya pembangunan. DPR sebagai lembaga perwakilan juga dicap sebagai keterlambatannya dalam melaksankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Jadi dapat dipahami jika dikemudian hari muncul berbagai kritikan dan ancaman publik oleh rakyat tentang kinerja DPR. Dengan demikian, DPR sebagai lembaga perwakilan di negara ini membutuhkan beberapa kriteria penting, agar dapat memenuhi konsikuensi kerja yang baik, ideal, dan optimal.
Dari 12 kriteria yang akan saya paparkan disini tentu harus ada dalam diri seorang calon DPR, agar kedepannya tertatalah tugas seorang DPR yang bijaksana terhadap bangsa yang tercinta ini.
1. Sikap kritis. Seorang DPR akan menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut masa depan negara dan rakyatnya agar tercipta negara yang bermartabat. Tentu bijak dalam mengambil seribu langkah agar persoalan, entah itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan atau juga mengatasi kegiatan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang membuat Indonesia terpuruk dan tidak terulang lagi di kemudian hari.
2. Adil. Saat ini masih sulit melihat para anggota DPR dengan seribu keadilan yang pernah dicanangkan saat sedang berkampanye. Mereka dengan arif membuat janji-janji palsu bahwa keadilan akan segera diterapkan. Ternyata keadilan itu dirampas oleh mereka sendiri. Rakyat yang seharusnya menikmati buah keadilan itu harus tunduk dan mengerti tanpa omong kosong dan tindakan.
3. Tampil secara elegan dan berkualitas. Dalam konteks ini perlu adanya upaya peningkatan kualitas DPR yang tidak “asal bunyi” (asbun). Kualitas perlu ditingkatkan lagi secara mutlak dan ideal tentunya. Banyak publik yang mengehendaki kinerja DPR secara profesional dan mengerti seluk beluk permasalahan yang ditanganinya.
4. Memiliki karakter yang kuat. DPR banyak mendapatkan sorotan publik yang tentu saja mampu merespon tuntutan dan kritik dari publik yang begitu gencar dan keras. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa banyak anggota DPR yang strees hingga berujung pada kematian. Oleh sebab itu, pada saat ini, apabila karakter seorang anggota DPR tidak benar-benar kuat, maka ia akan mengalami “split personality”, bahkan mengalami penyakit kejiwaan berupa paranoid, karena beratnya tekanan dan serangan publik.
5. Memiliki karakter yang idealisme. Idealisme sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang DPR. DPR tentu tidak ingin kehilangan karakter dan tidak punya pegangan yang jelas dan mulia dalam menjalankan tugas-tugasnya.
6. Mencerminkan aspirasi konsitituen. Pola dan komunikasi politik anggota DPR harus betul-betul terjaga dan berkualitas. Jangan sampai, anggota DPR memperlakukan konstituen “habis manis sepah dibuang”.
7. Mampu bekerja keras dan profesional. Sebagai lemaga perwakilan, DPR wajib menunjang aspirasi rakyatnya dengan usaha dan kerja keras yang tulus dan ikhlas, tidak berpangku tangan dan berdiam diri. Kinerjanya juga harus profesional, sebab DPR dalam prosesnya akan mengalami berbagai kendala dan mampu mengaksentuasi pokok-pokok pikirannya dalam sebuah persoalan. Tentu dapat menyelesaikan secara baik.
8. On the right track alias “berada di jalur yang benar”. DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus mampu mendorong kebersamaan seluruh komponen reformasi dan demokrasi di tanah air untuk saling bekerjasama. Di dalam demokrasi tentu adanya persaingan atau kompetisi politik, tetapi hendaknya persaingan itu terkelola dengan baik secara sehat dan dewasa, menciptakan kebersamaan sekaligus menjalin pertemanan yang sejati serta memiliki komitmen untuk memanjukan masyarakat, bangsa dan negara.
9. Disiplin. Tingkat kedisiplinan dan kesadaran anggota DPR untuk menghadiri sidang yang merupakan kewajiban. Banyak anggota DPR yang sering mangkir dari sidang-sidang DPR telah sangat mempengaruhi citra DPR. Butuh kedispilinan yang tinggi, sebab tugas DPR adalah menunjang aspirasi rakyat bukan duduk santai dan lalai.
10. Perwakilan rakyat bukan perwakilan pribadi. anggota DPR harus jelas merupakan “perwakilan” rakyat, artinya pihak yang bertanggung jawab mewakili rakyatnya dalam kepentingan daerah dan nasional. Dengan konsep, DPR jelas harus menomorsatukan aspirasi dan kepentingan rakyat, menomorduakan kepentingan partai, apalagi pribadinya.
11. Transparansi (keterbukaan). Keterbukaan DPR dalam menjalankan tugas adalah harapan setiap rakyat. DPR yang merakyat dan mendengar keluh kesah rakyatnya akan semakin dihargai di mata rakyat. Tidak terjadi suap-menyuap, dalam hal ini butuh kejujuran yang optimal.
12. Kepatuhan pada hukum dan ketertiban. Masyarakat yang beradap tidak saja ditentukan oleh tingkat kemakmuran ekonomi yang dimiliknya tetapi juga bagaimana tingkah laku, sikap dan perilaku para anggota masyarakatnya dapat mematuhi berbagai ketentuan hukum dan ketertiban.
Demikianlah beberapa kriteria calon DPR masa depan, dengan harapan dapat diterapkan dan dicanangkan dalam pemilihan wakil rakyat di tahun 2014.
Biodata Penulis
Nama : Try Nabilla Buseri
TTL : Ambon, 12 Maret 1993
Universitas : STIKOM PGRI Banyuwangi, Jawa Timur
Alamat universitas : Jl. Jendral A. Yani 82 B. Tlp. (0333) 7700669 – Banyuwangi
Alamat Rumah : Jl. Borobudur 106 D Banyuwangi
No. Ponsel : 085746808189, 081934710374
Website : www.cewekjilbab.wordpress.com
E-mail : ielha_awin@yahoo.com, mut_krupuk@gmail.com
Facebook : Ielha Louph Awhien
Twitter : ielha_awin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar